Untuk memenuhi tugas Ujian Akhir
Semester genap
Dosen Pengampu : Ajeng Wahyu
Puspitasari, SE, MA
Karya :
Dhanny Pratama Kusuma Jaya (145120407111048)
Elfa Aulia Rahmah (145120407111051)
Grace Irene Putri (145120401111083)
Krisna Aditya Wicaksono
(145120401111001)
Meutia Balgis (145120401111099)
PROGRAM
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS
BRAWIJAYA
MALANG
2015
KATA PENGANTAR
Penulis adalah manusia biasa yang senantiasa memulai
segala sesuatunya dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT dimana penulis
dapat menyelesaikan makalah ini dengan kedamaian hakiki. Maksud dari kedamaian
hakiki adalah penulis masih diberikan nikmat iman, panjang umur, sel, jaringan, organ, system
organ, senyuman, semangat untuk terus maju, dan nikmat-nikmat lain yang
senantiasa bersinergisitas untuk beribadah kepada Allah SWT dengan mengerjakan
makalah yang kami beri judul “Sistem Ekonomi Indonesia di Dunia Internasional”.
Tak lupa pula, penulis menuturkan shalawat serta
salam kehadirat Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, beserta
tabi’in dan tabi’atnya dimana beliau merupakan manusia yang dapat mengubah
dunia ini menjadi dunia yang lebih baik sehingga beliau dijuluki sebagai
manusia paling berpengaruh sepanjang
sejarah.
Makalah ini berisi tentang system ekonomi Indonesia
di dunia Internasional pada era orde lama, orde baru, dan reformasi. Ditambah
lagi, penulis juga menulis tentang
pandangan system ekonomi klasik, Keynes, dan moneteris tentang system ekonomi
Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada gading yang
tak retak. Begitu juga , penulisan yang penulis tulis ini. Penulis mengharapkan
sikap kritis dari para pembaca agar penulis
dapat istiqomah menjadi yang lebih baik.
Pada akhirnya, penulis hanya dapat bertawakal kepada
Allah SWT atas segala penulisan makalah ini. Dan tidak lupa pula penulis
menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan
makalah ini.
Malang, 08 Juni 2015
Penulis
2. 1. System ekonomi Indonesia di dunia Internasional pada masa
orde lama, orde baru, dan reformasi.
BAB I
PENDAHULUAN
Kegiatan
perekonomian sejatinya telah dikenal masyarakat dunia sejak era pertengahan
dimana kegiatan ekonomi masih sebatas jalinan sosial melalui pertukaran barang.
Dan berkembang pada era awal zaman modern, yang mana mulai berkembang istilah
merkantilisme yang dilakukan oleh negara Spanyol, Portugal, Prancis, Inggris,
dan Belanda guna kepentingan nasional mereka. Ilmu ekonomi dan kegiatan ekonomi
sendiri mulai berkembang pesat pada masa Revolusi Industri yang diawali di
Inggris. Revolusi Industri sendiri terjadi ketika semua usaha dikuasai penuh
oleh para pemilik modal, pemegang saham terbesar adalah pemilik modal yang
memaksakan pengusaha kecil menjual tanah ataupun menjadi buruh agar kehidupan
mereka terjamin.[1]
Pengertian
ekonomi secara umum itu sendiri adalah, aktivitas atau kegiatan manusia dalam
mengupayakan sumber daya alam, manusia, maupun tekhnologi yang terbatas dalam
pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Menurut Abraham Maslow,
ekonomi adalah bidang kajian yang mencoba menyelesaikan masalah kebutuhan
manusia dengan mengkaji segala sumber ekonomi berdasarkan teori dan prinsip
ekonomi.[2]
Dewasa ini, segala kegiatan mustahil tidak bermotifkan ekonomi, hampir seluruh
kegiatan didasarkan oleh ekonomi. Dalam menjalani kehidupan perekonomiannya,
manusia juga memiliki tujuan dalam melakukan segala sesuatunya. Hal tersebut
biasa disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi terdiri dari lima motif
yaitu,[3]
a.
Motif Memenuhi
Kebutuhan
Maksudnya adalah motif yang memiliki tujuan
memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok maupun bukan.
b.
Motif Sosial
Maksudnya
adalah motif yang memiliki tujuan untuk dapat saling
membantu, dimana manusia adalah makhluk sosial.
c.
Motif Mendapatkan
Keuntungan
Maksudnya
adalah motif yang memiliki tujuan untuk mendapat laba
guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.
d.
Motif Mendapatkan
Penghargaan
Maksudnya
adalah motif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan
prestise atau dipandang orang/dihormati.
e.
Motif Kekuasaan Ekonomi
Maksudnya
adalah motif yang memiliki tujuanuntuk dapat menguasai
pasar.
Ditambah lagi, Pada tahun 2014,
pertumbuhan ekonomi di Negara kita, Indonesia, mengalami kemerosotan yang cukup merugikan
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 hanya 5,1%
berbeda dengan tahun sebelumnya 5,8%. Pada tahun 2014, pemerintah menargetkan
pertumbuhan sebesar 5,5%. Namun, dengan adanya pergantian pemimpin negara
dengan berbagai kebijakan dan karakter kepemimpinan yang berbeda, Bank
Indonesia memperkirakan pada tahun 2015 akan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi
yang cukup baik.
Kenaikan
pertumbuhan ekonomi dipengaruhi kuat oleh konsumsi rumah tangga yang stabill
dan cenderung meningkat. Selain itu, didukung oleh perluasan konsumsi dan
investasi pemerintah bersamaan dengan pembangun infrastruktur. Industri
petrokimia dan gas alam juga diperkirakan ikut menyumbang bertumbuhan ekonomi
indonesia yang meningkat lebih baik.
Dalam
keoptimisan Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat,
pada tahun 2015 pula di Indonesia terdapat jumlah pengangguran yang meningkat
300 ribu jiwa lebih banyak dibanding Februari tahun 2014. Hal ini di indikasi
akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah angkatan kerja
serta perekonomian Indonesia yang berpedoman pada ekonomi dunia yang sedang
tidak terlalu baik.
Pada
tahun 2015, Indonesia juga mengalami keterpurukan mata uang terhadap mata uang
dolar. Bank Indonesia pada 14 Maret 2015 menyatakan bahwa nilai rupiah ditutup
pada angka Rp. 13.191 per US Dollar. Hal ini adalah keterpurukan nilai rupiah
terhadap dolar terparah dalam sejarah krisis ekonomi Indonesia. Bahkan pada
krisis tahun 2008, Indonesia hanya mencapai angka Rp. 12.768. Namun, menariknya
adalah pada tahun 2015, kondisi perekonomian Indonesia pada umumnya masih bisa
dibilang cukup stabil berkat kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan SBY,
yaitu kebijakan ‘penyelamatan ekonomi’.
Apabila
penulis melihat ke belakang, dalam pemerintahan pada masa Orde Baru Indonesia
sudah berperan aktif dalam perencanaan kebijakan pembangunan maupun dalam
bentuk pemilihan dan penguasaan perusahaan-perusahaan negara (BUMN).[4]
Pada dasarnya Politik Perekonomian nasional baik jangka pendek maupun jangka
panjang merupakan upaya untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 1945
yang terletak pada Pasal 33, 27 ayat 2 dan Pasal 34. Selanjutnya perekonomian
dari masa Orde Baru hingga berjalannya waktu masih belum stabil dimana masih
banyak masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia.[5]
Masalah
yang terjadi misalnya masih banyak kemiskinan di negara ini. Orang-orang kecil
menginginkan keadilan dalam bidang ekonomi, dan tidak ingin pemerataan total
dalam pembagian pendapatan nasional. Hanya saja rakyat kecil ini diperlakukan
adil dalam kehidupan berekonomi. Keadilan disini didasarkan pada prinsip etik,
ajaran Tuhan dan hukum sosial dalam bermasyarakat. Masyarakat hanya ingin hidup
dalam suasana aman dan tentram semua kebutuhan-kebutuhan bisa terpenuhi serta
kepentingan warga ddalam bermasyarakat bisa sejalan seimbang serasi dan
selaras.
Tidak
hanya masalah kemiskinan, pengangguran di Indonesia juga masih dipermasalahkan.
Perekonomian rakyat Indonesia bergejolak tatkala orang yang sudah memiliki
pekerjaan sekalipun belum jamin bahwa pekerjaan yang dijalani itu memberikan
pendapatan yang layak bagi mereka. Selain itu masalah ketimpangan juga masih
terjadi dimana pada awal pembangunan ekonomi justru mengalami peningkatan.
Ketidakikutsertaan kelompok warga negara tertentu dalam kegiatan ekonomi dan
pembangunan nasional, sedangkan di pihak lain ada kelompok-kelompok tertentu
menjadi sangat sibuk dengan kegiatan ekonomi dengan renumerasi yang sangat
tinggi yang menyebabkan adanya ketimpangan masyarakat tersebut.[6]
Disebutkan
bahwa optimalisasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya adalah langkah efektif sebagai upaya peningkatan perekonomian. Dimana
hal tersebut membantu program sosial yang menargetkan berkurangnya angka
kemiskinan dan pengangguran dengan menginvestasikannya pada sumber daya manusia
khususnya. Maka, dapat diindikasi bahwa investasi swasta akan mudah masuk
dengan pengurangan hambatan ekonomi.
Penghambat
masuknya investor dan pelambatan pertumbuhan ekonomi sendiri dapat terjadi
akibat masih lemahnya perdagangan dunia, adanya gejolak finansial bersamaan
dengan kenaikan tingkat suku bunga, harga minyak rendah yang mampu menggoyahkan
keseimbangan perekonomian pada negara-negara penghasil minyak, dan resiko
terjadinya deflasi di kawasan Eropa ataupun Jepang dengan jangka waktu yang
lama.
Oleh karena itu, penulis tertarik
menulis tentang analisa dari system ekonomi Indonesia di dunia internasional pada
masa orde lama, orde baru, reformasi. Dan juga, penulis tertarik menulis
tentang system ekonomi Indonesia menurut pandangan klasik, Keynesian, dan
moneteris.
Adapun rumusan pada makalah ini adalah
1.
Bagaimana system
ekonomi Indonesia di dunia Internasional pada masa orde lama, orde baru, dan
reformasi?
2.
Bagaimana system
ekonomi Indonesia di dunia internasional menurut pandangan system ekonomi
klasik, Keynes, dan moneteris?
Adapun tujuan dalam makalah ini adalah
1.
Menganalisa
keterkaitan antara system ekonomi Indonesia sekarang di dunia internasional
dengan system ekonomi Indonesis pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi
2.
Menganalisa
keterkaitan antara system ekonomi Indonesia sekarang di dunia Internasional
dengan system ekonomi klasik, Keynes, dan moneter.
BAB II
PEMBAHASAN
2.
1. System ekonomi
Indonesia di dunia Internasional pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.
Sistem
ekonomi Indonesia memiliki dasar hukum yakni terletak pada pasal 33 UUD 1945.
Indonesia tidak menganut sistem ekonomi Liberal atau Kapitalis karena sistem
ekonomi Indonesia berkembang pada diri pemimpin pergerakan kebangsaan dimana
liberalisme sendiri merupakan praktek dari Belanda yang tidak membawa
kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Namun dalam prakteknya, politik
perekonomian Indonesia merdeka selama 43 tahun tidak mudah. Apa yang sudah dicita-citakan
para pemimpin Indonesia terkait dengan peerekonomian Indonesia tidak mudah
untuk diwujudkan.
Perekonomian
dunia juga sedang mengalami kejatuhan yang menyulitkan sistem. Namun, menurut
Global Economic Prospect pada tahun 2015 negara-negara berkembang akan mulai
meningkat pertumbuhan ekonominya. Hal ini dikarenakan harga minyak yang rendah,
menguatnya perekonomian di negara Amerika, suku bunga dunia yang rendah serta
berkurangnya tekanan atau tuntutan domestik dari tiap negara-negara berkembang.
Perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 adalah 3% dibanding tahun
2014 dan akan dapat meningkat lagi pada tahun 2016 dan 2017.
2.
1. 1. System ekonomi
Indonesia di dunia Internasional pada masa orde lama
Masa
Orde Lama masa dimana berada pada kisaran tahun antara 1945-1965. Pada tahun
tersebut merupakan tahun dimana terjadi gejolak tidak hanya di bidang politik
tetapi juga perekonomian Indonesia. Dengan kurun waktu tersebut ilmu ekonomi
tidak hanya sebagai ekonomika politik melainkan juga sebagai sejarah
perekonomian Indonesia yang terjadi secara nyata dan kronologis. Oleh sebab
itu, terdapat tiga periode selama Orde Lama yakni periode 1945-1950, Periode
Demokrasi Parlementer (1950-1959) dan Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965).
Periode
Demokrasi Parlementer atau yang biasa disebut dengan Periode Demokrasi Liberal
berakhir pada tanggal 5 Juli 1959. Pada saat itu Presiden Soekarno telah
menerbitkan dekrit bahwasannya Indonesia kembali pada UUD 1945. Oleh sebab itu,
politik Indonesia berada pada Demokrasi Terpimpin. Periode Demokrasi Terpimpin
atau yang biasa disebut dengan Periode Orde Lama dimana berada pada kisaran
tahun 1945-1965. Pada tahun tersebeut, politik di Indonesia masih bergejolak
dan belum stabil. Pada saat itu pula perekonomian Indonesia menjadi
terkesampingkan dan tidak diperhatikan. Terjadi pergantian kabinet dan
pemerintahan jatuh bangun menyikapi perekonomian yang bergejolak tersebut.
Terdapat delapan kabinet yang terbentuk pada tahun 1949 hingga 1959. [7]
Delapan kabinet tersebut yakni :
2. 1. 1. Kabinet Hatta, Desember 1949 – September
1950
Kabinet
Hatta menjadi kabinet yang bersejarah dalam perpolitikan Indonesia karena
dipimpin oleh seseorang yang pakar ekonomi profesional. Meskipun pada tahun
tersebut focus utama kabiet ini adalah menyatukan politisi yang berada pada
wilayah Indonesia ke dalam negara republic Indonesia Serikat, akan tetapi juga
memperhatikan masalah ekonomi yang cukup besar. Tindakan yang dilakukan oleh
kabinet adalah melakukan devaluasi mata uang secara serempak dan pemotongan
uang yang beredar atau yang biasa disebut dengan reformasi moneter yang terjadi
pada bulan Maret 1950. Pemotongan menjadi separuh atas semua uang kertas
keluaran De Javasche Bank dengan nilai nominal lebih dari 2,50 gulden Indonesia
dan pengurangan separoh dari seluruh deposito bank dengan nilai di atas 400
gulden Indonesia. Oleh sebab itu, untuk ganti rugi kepada pemegang deposito
diberikan obligasi jangka panjang pemerintah.
1. 1. 2. Kabinet
Natsir, September 1950 – Maret 1951
Kabinet
Natsir adalah kabinet pertama yang terbentuk pada masa negara kesatuan Republik
Indonesia. Pada kabinet ini ditunjuklah Sjafruddin Prawira menjadi Menteri
Keuangan dan Sumitro Djojobadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Industri.
Pada saat itu Natsir dan kawan-kawan menjadikan situasi perang korea menjadi
hal yang bermanfaat untuk keperluan pembangunan. Untuk mengatasi kesulitan
neraca pembangunan, ekspor disini didorong sehingga dapat menaikkan penerimaan
pemerintah. Sedangkan untuk menekan tingkat harga-harga umum dalam negeri,
impor diliberalisasikan. Begitu pula dengan kredit bagi perusaaan asing akan
diperketat sedangkan bagi perusahaan pribumi akan dipermudah. Surplus anggaran
yang cukup besar pada tahun 1951 terjadi ketika ada kombinasi kebijakan fiskal
yang ketat dengan penerimaan yang tinggi.
Kemudian
terbentuklah perencanaan pembangunan yakni Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
dimana perencanaan ini terbentuk ketika beberapa minggu Kabinet Natsit berakhir
dan terjadi pro dan kontra. Hal ini menyebabkan Kabinet Natsir tidak sempat
melaksanakan RUP tersebut. Kemudian kebinet selanjutnya melaksanakan
perencanaan dengan nama baru yakni Rencana Lima Tahun.
2. 1. 1. 3. Kabinet Sukiman, April 1951 – Februari
1952
Pada
masa pemerintah Sukiman terdaspat nasionalisasi De Javasche Bank yang menjadi
Bank Indonesia pada 22 Mei 1951 dan memburuknya situasi fiskal dimana ini
menjadi catatan penting sejarah perekonomian Indonesia. Setelah berlalunya bom
Korea ekspor menjadi menurun. Tidak hanya itu sistem kurs berganda dihapuskan
atas saran Hjaimar Schacht sebagai penasehat ekonomi dan telah menjebak
perekonomian pada tahhun 1950. Defisit besar terjadi pada masa sukiman dimana
sebelumnya menjadi surplus anggaran pada masa Kabinet Natsir. Kabinet Sukiman
berhenti pada Februari 1952 dinama terdapat isu penandatanganan Persetujuan
Keamanan Bersama dengan Amerika Serikat.
2. 1.
1. 4. Kabinet Wilopo, 1952 – Juni 1953
Kabinet
wilopo lebih menekankan pada konsep Anggaran Berimbang dalam APBN. Impor
diperketat dan melakukan pembayaran di muka. Kegiatan ekonomi yang diterapkan
adalah rasionalisasi yang merupakan modernisasi dang pengurangan personil
angkatan bersenjata. Pada kabinet ini titik keberhasilannya adalah mampu
menekan pengeluaran pemerintah. Mampu menekan lebih dari 25 persen pengeluaran
total sebelumnya namun cadangan devisa merosot tajam. Kabinet ini masih
meneruskan RUP dan juga Program Benteng dimana untuk membatasi alokasi impor
hanya untuk pengusaha-pengusaha nasional bertujuan membentuk kelas menengah
nasional. Akan tetapi Program Benteng ini dianggap bersifat diskriminasi-rasial
dimana bisa merugikan golongan pengusaha yang importer non pribumi.
2. 1.
1. 5. Kabinet Ali I, Agustus – Juli 1955
Pada
masa kabinet Ali Sastroamidjojo perekonomian Indonesia diwarnai dengan deficit
baik dalam anggaran belanja maupun dalamm neraca pembayaran. Iskaq
Tjokroadisuro selaku Menteri Urusan Perekonomian mampu melindungi importer
pribumi dengan tujuan untuk mengubah perekonomian dari segi struktur colonial
menjadi nasional. Hal ini mempu mengubah struktur distribusi devisa secara
drastis dengan cara membagikan lisensi impor kepada orang-orang pribumi
sehingga importer benteng membengkak sangat besar dari 700 importer menjadi
4300 importer.
Namun
hal ini menyebabkan kegagalan fiskal yang bersifat katastropik yang menjadi
kecaman keras bagi Ali. Oleh sebab itu Ali mengganti anggota kabinetnya
termasuk Iskaq Tjokroadisuro diganti oleh Rooseno Surjohadikusumo. Karena
kegoncangan yang terjadi, imporpun dibatasi sebagai tindakan restabilisasi,
namun upaya pengendalian laju uang menjadi kurang berhasil.
2. 1.
1. 6. Kabinet Bahannuddin, Agustus 1955 – Maret 1956
Kabinet
yang dipimpin oleh Bahannuddin Harahap selaku ketua partai yang ditunjuk oleh
Hatta menunjuk Sumitro Djojohadikusumo menjadi Menter Keuangan. Kabinet ini
biasa disebut dengan Kabinet Interim lebih menekankan pada liberalisasi impor
dimana politik realisme terhadap importer dihapuskan. Tindakan yang dilakukan
adalah menekan laju uang yang beredar
berkurang sekitar 5 persen. Harga barang-barang eks impor naik hampir 3 persen
dan merosot sekitar 15 persen. Nilai rupiah terhadap uang juga sempat naik 8
persen.
Pada
kabinet ini dirasa berhasil dimana mampu konsisten dalam menjalankan RUP.
Selain itu pembangunan ekonomi juga berhasil berkat perluasan pembentukan modal
hasil dari penyempurnaan Program Benteng dengan membentuk Dewan Alat-alat
Pembayaran Luar Negeri. Dengan pembangunan ini modal asing masih bisa
diterapkan sehingga terdapat bantuan yang besar kepada pengusaha-pengusaha
pribumi. Kabinet ini dianggap berhasil ketika mampu memutuskan secara seepihak
dengan membatalkan Persetujuan Konferensi Meja Bundar yang mana berusaha mengekalkan
sistem ekonomi colonial dalam perekonomian. Sukses dalam hal ini tidak
dilakukan sendiri melainkan bekerjasama erat dengan jajaran pimpinan angkatan
Darat.
2. 1.
1. 7. Kabinet Ali II, April 1956 – Maret 1957
Kabinet
pertama yang menentukan hasil pemilihan umum pertama yakni Ali Sastroamidjoko
menjabat kembali meskipun pada sebelumnya nyaris tidak sempat memperbaiki
perekonomian Indonesia. Pada kabinet Ali yang kedua ini Program Benteng kembali
dimunculkan dengan kensep Rencana Lima Tahun ini dirancang dan dirumuskan
kembali pada bulan Mei 1956 dan disetujui pada bulan September 1956. RLT lebih
terinci, eksplisit dan teknis-operasional dengan tujuan untuk mendorong
industri dasar jasa-jasa pelayanan umum dan sektor publik.
2. 1.
1. 8. Kabinet Djuanda, Maret 1957 – Agustus 1959
Kabinet
ini dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja dimana sebelumnya telah menjadi Menteri
Perencanaan di Kabinet Ali. Kabinet ini dibentuk tidak berdasarkan pertimbangan
politisi kepartaian sehingga disebut dengan Kabinet Karya. Pada masa
pemerintahan kabinet ini, perekonomian bersifat terpimpin. Kabinet ini
memunculkan instrument ekspor berupa Bukti Ekspor (BE) yang sebelumnya adalah
Sertifikat Pendorong Ekspor (SPE). Kabinet ini tidak banyak melakukan hal untuk
pembanguna ekonomi meskipun sudah diwariskan RLT oleh Kabinet Ali dan sudak ada
pelaksanaan Musyawarah Nasional Perencanaan. Hal ini disebabkan situasi lebih
menuntut perhatian pada pengembalian wilayah Irian Barat.
Selain
itu politik juga bergejolak sehingga menyabakban memicu inflasi, mengganggu
penanaman modal, produksi dan distribusi. Tidak hanya itu pada tahun 1958
pendapatan nasional riil merosot labih kurang 13 persen. Dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan ini menjadi tersendat manakala telah dilakukannya
reorganisasi politis pada bulan Juli 1959. Kemudian Presiden Soekarno yang
skalugus menjadi Perdana Menteri membentuk badan perencanaan yang bernama Dewan
Perancang Nasional yang mengarah pada ideologis-politis daripada
ekonomi-teknis. Pada tahun 1960 ditetapkannya lagi rumusan baru yakni Rencana
Pembangunan Semesta Delapan tahun.
Pada
masa Orde Lama ini perekonomian berkembang kurang baik dan bisa dikatakan masih
labil. Ketidakstabilan ini seperti yang sudah diuraikan sebelumnya menyebabkan
pegantian kabinet dari Kabinet Hatta hingga Kabinet Djuanda. Namun pertumbuhan
ekonomi selama masa Orde baru tidak semuanya menghasilkan kekecewaan bisa
dilihat laju pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya pada tahun 1052-1958 6,9 %
turun menjadi 1,9 % pada tahun 1960-1965. Namun defisit anggaran masih terus
meningkat dari tahun ke tahun dimana defisit anggaran tersebut dibiayai dengan
percetakan uang baru.[8]
Selain itu pada tahun 1955 secara agresif harga mengalami kenaikan, bisa
dilihat dari laju inflasi yang nail 33 %. Pada tahun 1958 besaran mencapai
angka 40 % dengan laju inflasi rata-rata 223,5 %. Laju inflasi terus meningkat
pada tahun 1961 – 1960 hingga mencapai 650 % pada akhir masa Orde Lama. [9]
Sistem
ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama yang merujuk pada sistem Ekonomi Terpimpin
masih ada pengaruh-pengaruh negatif terhadap kebijakan inflasi yang tidak
diperhatikan sehingga menyebabkan inflasi membengkak pada tahu 1966. Selain itu
juga dapat menurunkan taraf hidup pada tahun 1962 dan 1963 melalui pengontrolan
harga, namun pada tahun 1963-1966 biaya hidup sudah mengalami peningkatan yang
hebat.[10]
Tidak
hanya itu, pada masa Demokrasi Terpimpin kebijakan ekonominya dikuasai oleh
para politisi yang condong pada kepentingan masing-masing. Hal ini menyebabkan
perisahaan-perusahaan peribumi yang tidak efisien diberi perlindungan hanya
untuk ideologi semata dimana perusahaan peribumi harus memiliki peran dalam
perekonomian negara. Oleh sebab itu dengan adanya tekanan dari politik untuk
ekonomi, menyebabkan Rancangan Pembanguna Delapan Tahun menjadi terbengkalai.
Melihat hal itu tidak ada pembentukan kebijakan yang bersifat kombinasi optimal
yang diusahakan dan tidak bisa menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan
perbaikan kondisi politik di negara.
Pada
era Orde Lama, orientasi pembangunan ekonomi di Indonesia cenderung berbentuk
orientasi ke dalam. Dalam kepemimpinannya, Soekarno tidak begitu mengutamakan
aspek ekonomi dalam pembangunan Indonesia, melainkan lebih menekankan
pertumbuhan nasionalisme bangsa melalui adanya pembinaan persatuan kebangsaan
dan watak bangsa. Oleh karena itu, istilah ‘politik sebagai panglima’
seringkali terdengar pada masa pemerintahannya. Orientasi pembangunan ekonomi
di Indonesia pada Orde Lama cenderung ke dalam karena pemerintahan era Soekarno
terkenal dengan pemerintahan anti-bantuan asing dan juga adanya kampanye
‘Ganyang Malaysia’ yang membuat investor asing enggan masuk ke ranah
perekonomian Indonesia. Kemandirian Indonesia dalam aspek ekonomi pada era Orde
Lama tidak sertamerta membawa keuntungan bagi Indonesia. Pasalnya, pada akhir
pemerintahan Soekarno, Indonesia mengalami keterpurukan dengan adanya inflasi
tinggi, defisit neraca pembayaran, habisnya cadangan devisa, serta kesulitan
pembayaran hutang luar negeri.
Namun,
jangan lupa bahwa
pada akhir Orde Lama utang kita hanya 2,5 milyar
dolar, angkatan bersenjata
kita paling tangguh di
Asia Tenggara, dan
kita saat itu mampu
merebut Irian Jaya. Kemudian, pada masa Orde Lama, hutan
kita masih hijau, sementara ketika Orde Baru selesai kekuasannya, luas
hutan kita tinggal sepertiga. Jika kita nominalkan, maka
angka penggundulan hutan bisa mencapai 100 milyar dolar. Pada masa Orde Lama,
tambang dan lain-lain
masih ada di dalam bumi, tetapi pada akhir Orde Baru sudah banyak
dieksploitasi, dan itu paling tidak sekitar 150 milyar dolar.
2. 1. 2. System ekonomi Indonesia di dunia Internasional pada
masa Orde Baru
Pada era orde baru, dalam menghadapi
rentetan krisis yang tengah melanda Indonesia pemerintah RI mencoba mengambil
beberapa langkah, dengan mengambil garis besar yang terbagi menjadi empat jenis
tindakan, yaitu : Stabilisasi moneter, pengeratan likuiditas, tindakan
penghematan, dan penyesuaian struktural yang melewati liberalisasi perdagangan
dan juga investasi.
Pada awal juli tahun 1997 pemerintah
mulai mengadakan pembatasan kredit bagi sektor properti ( kredit penyediaan dan
pengolahan tanah ) yang dinilai pemerintah terlalu ekspansif. ketika terjadi
melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS, BI juga mencoba mempengaruhi harga
uang di pasar dengan menjual senilai US $ 500 juta lalu melebarkan ambang batas
investasi kurs, namun ternyata langkah yang diterapkan oleh BI malah semakin
memperparah dan memperburuk keadaan nilai rupiah.[11]
Sistem ekonomi Indonesia pada masa orde
baru setelah adanya campur tangan dari IMF klimaks dari upaya pengendalian
krisis moneter kali ini adalah pemerintah Indonesia mengeluarkan program paket
pemulihan ekonomi yang merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah orde
baru dan IMF.
Tabel
Program Paket Pemulihan Ekonomi
|
o Penyehatan Sektor
Keuangan
Perbankan :
Swasta, Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah.
Lembaga
pembiayaan.
Asuransi dan dana
pensiun.
Lembaga – lembaga
di pasar modal.
|
|
o Kebijakan Fiskal
Meningkatkan
penerimaan negara dan berbagai penghematan, diikuti peningkatan disiplin
anggaran sehingga minimal tidak terjadi defisit anggaran belanja. Tahun 1998
/ 1999, targetnya surplus anggaran 1 persen dari PDB.
Mengurangi
defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran sehingga dalam dua tahun ke
depan dapat ditekan dibawah 3 persen terhadap PDB.
|
|
o Kebijakan Moneter,
termasuk kurs mata uang
Pengendalian
inflasi melalui pengendalian likuiditas perekonomian dan tingkat suku bunga,
pada satu pihak tetap merangsang kegiatan perekonomian, sekaligus
menghasilkan stabilitas ekonomi.
|
|
o Penyesuaian
Struktural
Penurunan
bertahap tarif bea masuk produk kimia, besi / baja dan produk perikanan.
Pelonggaran tata
niaga komoditas gandum, tepung terigu, kedelai, dan bawang putih. HPS semen
dihapuskan.
Hambatan ekspor
termasuk pajak ekspor akan dikurangi secara bertahap.
Tarif khusus
kepada produsen kendaraan bermotor yang menggunakan komponen lokal tinggi
akan dihilangkan tahun 2000, berkaitan
dengan mobnas ( Mobil Nasional ), pemerintah setuju melaksanakan keputusan
WTO.
Pemerintah akan
mengkaji ulang investasi dan pengeluaran sektor publik termasuk pengeluaran
pemerintah untuk BUMN dan industri strategis. Privatisasi akan terus
dilanjutkan termasuk bank – bank pemerintah setelah penggabungan selesai.
|
Didalam praktiknya yang terlihat nyata
dilakukan oleh pemerintah Soeharto adalah mengambil dua tindakan, yaitu :
1.
Mencabut izin usaha 16
bank umum yang mengakibatkan bank – bank itu harus dilikuidasi pada 1 november
1997.
2.
Mengeluarkan paket
deregulasi pada 3 november 1997.
Tabel
Paket Deregulasi 3 November 1997
|
PENGHAPUSAN TATA NIAGA
o Pembebasan
impor kedelai, bawang putih, dan terigu dari Bulog kepada Importir Umum ( IU
). Hambatan nontarif diganti tarif bea masuk, sebesar 20 % ( bawang putih dan
kedelai ), dan 10 % ( tepung terigu ). Fungsi Bulog dipertahankan untuk
komoditas beras dan gula.
o Dihapuskan
HPS semen.
FASILITAS EKSPOR
o Penambahan
kelompok / jenis komoditi cakupan Perusahaan Eksportir Tertentu ( PET ).
Komoditas yang memperoleh PET semula 10, ditambah menjadi 18 kelompok.
o Standar
konversi penggunaan bahan baku / penolong.
o Penurunan
tarif bea masuk untuk berbagai komoditas : ikan tertentu, bahan kimia
tertentu dan baja.
o Penghapusan
PPh atas impor emas batangan.
o Pengenaan
PPh 0 % untuk Ekspor Tidak Langsung.
o Pemberian
kelonggaran pengeluaran komponen hasil olahan dari Pengusaha di Kawasan
Berikat ( PDKB ) ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya ( DPIL ).
PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN PROSEDUR IMPOR
o Karantina
bahan baku kulit : yang wajib dikarantina hanya kulit diawetkan, Wat pickle, Wat kue, crust, dan kulit
jadi bebas karantina.
o Kawasan
Berikat : pemberian izin bagi investor mendirikan pergudangan atau
penimbunan.
PERBAIKAN IKLIM USAHA BAGI INVESTASI ASING
o Diizinkannya
PMA mendistribusikan produknya sendiri.
o Perwakilan
dagang asing diizinkan buka kantor di ibukota provinsi.
o Mulai
tahun 2003 bahkan mengecerkan ke konsumen.
o Fasilitas
pembebasan bea masuk untuk mesin, bahan baku / penolong untuk pembangunan dan
pengembangan industri / industri jasa.
|
Dari ringkasan paket November 1997
nampak pemerintah Soeharto melakukan beberapa langkah reformasi yang polanya
mirip dengan yang dilakukan pada masa pertengahan 1980 – an yang pada saat itu
tengah dilanda krisis minyak. Hanya saja tindakan yang diambil pemerintah
Soeharto kali ini terlihat merambah lebih jauh daripada di masa lalu.
Tindakan yang diambil pemerintah
Soeharto mencakup “ Pengencangan Ikat Pinggang “ dengan merevisi berbagai
proyek, tetapi juga mereformasi tata niaga, seperti mengurangi monopoli Bulog
untuk terigu dan kedelai serta bawang putih. Demikian juga untuk semen, yang
tadinya telah diatur dengan Harga Patokan Setempat ( HPS ), kini dilepas
menurut ekonomi pasar dan perusahaan – perusahaan dagang asing mulai diizinkan
untuk mendistribusikan barangnya ke pasar domestik.
Paket 3 November 1997 diatas sudah
menjelaskan dengan menunjukkan kelebihannya karena “ berhasil “ memasukkan
beberapa sektor yang sensitif , seperti soal monopoli Bulog dan HPS semen.
Namun, belum dapat dikatakan sebagai reformasi yang tuntas benar karena adanya
beberapa resistensi yang masih bercokol. Beberapa kasus yang relevan di
pembahasan ini, antara lain :
o Paket
itu belum berhasil “ menghentikan “ proyek mobil nasional, kecuali ada
pernyataan bahwa pemerintah akan “ mengikuti keputusan WTO “.
o Dalam
liberalisasi tata niaga tepung terigu diikuti dengan peraturan yang tetap
memberikan Bulog hak monopoli untuk mendistribusikan tepung terigu, dalam 3 – 5
tahun yang disebut masa transisi. Hak monopoli beberapa komoditas, terutama
gula dan beras, tetap dipertahankan.
o Paket
itu menyentuh masalah tata niaga cengkeh, ini berarti tetap mempertahankan
kehadiran BPPC ( Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh ).
o Paket
itu belum menyentuh reformasi BUMN strategis yang dikelola BPIS, khususnya
industri pesawat terbang, IPTN, yang selama ini dikenal sebagai sektor yang
memboroskan uang negara dan merusak mekanisme pasar karena diproteksi [13].
o Kondisi
pembangunan ekonomi Indonesia sejak Pelita I yang dimulai pada akhir tahun 1970
– an hingga krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1997 / awal tahun
1998, kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu
proses pembangunan ekonomi yang sangat bagus, paling tidak pada tingkat ekonomi
makronya. Keberhasilan ini dapat diukur dengan sejumlah indikator ekonomi
makro, dua diantara yang umum digunakan pada tingkat PN per kapita dan laju
pertumbuhan PDB per tahun. Pada tahun 1968 pendapatan per kapita Indonesia
masih sangat rendah yaitu hanya sekitar US $ 60, sejak Pelita I telah dimulai
PN Indonesia per kapita telah mengalami peningkatan yang relatif tinggi hampir
setiap tahunnya dan pada akhir tahun 1980 – an hampir telah mendekati US $ 500,
hal ini disebabkan pada pertumbuhan PDB rata – rata per tahun juga tinggi
antara 7 – 8 persen selama tahun 1970 – an.
Pada dekade 1970 – an hingga 1980 – an,
proses pembangunan ekonomi Indonesia mengalami banyak shocks yang cukup serius yang paling utama dari faktor – faktor
eksternal seperti merosotnya harga minyak mentah di pasar internasional
menjelang pertengahan tahun 1980 – an dan resesi ekonomi dunia pada dekade yang
sama, pada masa Orde Baru pemerintahannya menganut sistem ekonomi terbuka.
Perekonomian nasional pada masa pemerintahan Orde Baru masih bergantung pada
pemasukan dolar Amerika serikat dan hasil – hasil ekspor komoditi primer,
khususnya minyak dan hasil – hasil pertanian. Pada tingkat ini ketergantungan
yang tinggi membuat perekonomian nasional tidak bisa menghindar dan mengalami
pengaruh negatif dari ketidakstabilan harga dari komoditi – komoditi di pasar
internasional.[14]
Sejak periode 1990 – an sampai masa
krisis yang terjadi dengan diawali oleh krisis rupiah pada pertengahan 1997,
perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat selama periode
1993 -1995, rata – rata pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun mengalami
kenaikan antar 7,3 – 8,2 persen yang membuat Indonesia termasuk negara di ASEAN
yang pertumbuhannya tinggi. Dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi ini
rata – rata PN per kapita Indonesia mengalami kenaikan yang cukup pesat pada
setiap tahunnya, pada tahun 1993 dalam dolar AS sedah melewati angka 800 tetapi
akibat adanya krisis PN per kapita Indonesia mengalami penurunan yang cukup
drastis yang awalnya US $ 800 menjadi US $ 640 pada tahun 1998 dan pada tahun
1999 juga mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi US $ 580.
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia
pada saat itu membuat Indonesia membuat Indonesian
miracle selama pemerintahan Soeharto menjadi tidak berarti apa – apa.
Sektor keuangan / perbankan pada masa Orde Baru berkembang dengan pesatnya dan
adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 / 1998 membuat sektor keuangan atau
perbankan menjadi hancur terutama karena kredit macet antarbank. Sektor
industri manufaktur dan sektor konstruksi juga mengalami penurunan produksi
yang cukup signifikan, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang
negatif. Pertumbuhan ekonomi yang positif selama tahun 1998 hanya pada sektor
pertanian dengan pertumbuhan sebesar 1,31 persen, sektor listrik, air bersih,
dan gas dengan pertumbuhan sebesar 3,11 persen, dan sektor pengangkutan dan
komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 16,23 persen. Sektor pertanian
mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dikarenakan adanya dukungan
subsektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang produksinya terus mengalami
peningkatan. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada masa itu
dikarenakan membuat harga komoditas – komoditas pertanian dalam dolar AS
menjadi lebih murah, yang membuat price
competitiveness yang membuat sektor pertanian meningkat.[15]
Tanggal 10 Maret 1998, indonesia menyepakati sistem
ekonominya yaitu sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi ini dianggap sebagai
sistem ekonomi yang paling cocok bagi indonesia. Sistem ekonomi pancasila
disepakati sebagai sistem ekonomi indonesia berdasarkan persetujuan MPR-RI
terhadap TAP tentang GBHN 1998-2003, di dalamnya sistem ekonomi ini dijelaskan
memiliki 7 pokok yaitu :[16]
1.
Terciptanya ketahanan
nasional yang kukuh dan tangguh
2.
Mengandung sikap dan
tekad kemandirian dalam diri manusia; keluarga dan masyarakat indonesia
3.
Perekonomian nasional
dikembangkan ke arah perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi
4.
Demokrasi ekonomi
diwujudkan untuk memperkukuh struktur usaha nasional
5.
Koperasi adalah
sakaguru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan wadah ekonomi rakyat;
koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perkuatan basis usaha
6.
Kemitraan usaha yang
dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang saling menguntungkan
7.
Usaha nasional
dikembangkan sebagai usaha bersama bertdasar asas kekeluargaan dalam pasar
terkelola, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, serta nasionalisme yang tinggi
Menurut Mubyarto sejak dilaksanakannya
penelenggaraan otonomi daerah pada Januari 2001, terjadi permasalahan keuangan
antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian keuangan pada saat itu
tidak proporsional. Kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan daerah
menyebabkan adanya benturan atau ketidak sesuaian dengan kepentingan pemerintah
pusat. Akibatnya banyak peraturan daerah yang mengalami masalah tersebut
dicabut atas perintah dari pemerintah pusat. Selain itu sumber daya alam milik
daerah banyak dieksploitasi oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah
tidka memiliki kesempatan untuk mengolah sumber daya alamnya.
Menurut Mubyarto, dalam pelaksanannnya
sendiri sistem ekonomi pancasila tidak begitu mengalami keberhasilan bahkan
bisa dikatakan gagal. Hal ini disebabkan karena kegagalan pemerintah kita yang
tidak bisa mempengaruhi rakyat indonesia dalam pembangunan ekonomi yang terlalu
ditekankan pada pembangunan materi. Perkonomian nasional pada masa reformasi
masih berada pada masa krisis, sebab kurs dollar masih tiga kali lebih tinggi
daripada saat krisis moneter 1998. Bank masih belum mengucurkan kredit ke
sektorr riil. Pemerintah indonesia menanggung beban utang yang sangat besar.
Kegiatan perekonomian tersebut memiliki
perbedaan satu dengan yang lain ditempat yang berbeda. Begitu juga ekonomi,
ekonomi itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman sehingga akan tercipta
suatu system dalam perekonomian.Sistem sendiri juga memiliki banyak artian
menurut Chester A. sistem merupakan suatu rangkaian yang bersifat holistik
dimana terdapat bagian-bagian yang masing-masingnya memiliki ciri ddan batas
tersendiri yang saling berkaitan satu sama lain untuk mendukung sistem yang
holistik.[17]
Suatu sistem merupakan organisasi besar yang mampu menjalin hubungan dengan
lembaga-lembaga dalam tatanan tertentu.
Lembaga atau institusi ekonomi merupakan
suatu pedoman, aturan atau kaidah yang digunakan untuk melakukan
kegiatan-kegiatan oleh seseorang maupun mayarakat untuk memenuhi suatu
kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan yakni kegiatan ekonomi yang menyangkut
dengan usaha, pasar, transaksi jual beli, pembayaran dengan uang. Lembaga
ekonomi pada umumnya dapat dibedakan menjadi lembaga yang berdasarkan aturan,
atau kaidah dan lembaga ekonomi yang berdasarkan tempat/wadah dari berbagai aturan
atau kaidah yang berlaku.
Oleh
sebab itu adanya teori sistem ekonomi bertujuan untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan ekonomi yang ada. Jadi sistem ekonomi adalah suatu cabang
ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan
organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang ada untuk
mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Adapun system ekonominya itu sendiri
memiliki beberapa mazhab yaitu mazhab klasik, Keynes, dan klasik
Dalam jangka panjang, perekonomian
selalu dalam keadaan equilibrium yang disertai dengan full employment. Hal ini diakibatkan oleh pandangan klasik bahwa
harga dan tingkat upah merupakan variabel yang fleksibel. Hal tersebut
menyebabkan keadaan disequilibrium memperbaiki keadaan yang menjadikan keadaan
menjadi equilibrium dengan full
employment.
Dalam jangka pendek, terdapat
kemungkinan bahwa akan ditemii disequilibrium supaya terjadi reaksi perubahan
terhadap tingkat harga dan upah dan memerlukan waktu. Hal tersebut juga terjadi
pada masa transisi, jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi perubahan baik
tingkat harga maupun terhadap volume transaksi.
Sistem ekonomi klasik menyatakan bahwa
tingkat harga dan jumlah uang yang beredar itu akan cenderung bergerak pada
arah yang sama. Penyebab utama dari perubahan harga umum adalah adanya
perubahan pada jumlah uang yang beredar. System ekonomi klasik juga menyatakan
bahwa fungsi permintaaan uang itu bersifat stabil. Penyebab utama dari
perubahan tingkat harga adalah jumlah uang yang beredar sehingga inflasi maupun
deflasi dapat disembuhkan dengan cara mengurangi atau menambah uang yang
beredar. Dengan kata lain, otoritas moneter dianggap selalu mampu mengontrol
perubahan harga melalui pengontrolan uang yang beredar.
Perubahan jumlah uang yang beredar hanya
mempengaruhi tingkat harga umum secara mutlak. Sedangkan sector riil hanya
dapat berubah apabila terdapat perubahan pada tingkat harga relative dan data
faktor-faktor riil lainnya. Inti permasalahan dari system ekonomi klasik ini
adalah terletak pada tingkah laku individu dalam membuat keputusan.
Selain dari sektor-sektor tersebut,
Indonesia masih memiliki sektor properti dimana pada tahun 2013-2015 menduduki
peringkat ke 4. Hal ini tak lepas dari jumlah konsumen dengan daya beli tinggi
dari kalangan menengah hingga elite. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
signifikan ini juga mengakibatkan semakin meningkatnya masyarakat menengah yang
dengan demikian menjadi konsumen produk. Sesuai teori Keynes yang menyebutkan
bahwa, permintaan lebih kecil dibanding
penawaran tidaklah terlalu berpengaruh bagi Indonesia. Kondisi yang dialami
Indonesia saait ini adalah masyarakat dengan daya beli yang tinggi/konsumtif.
Maka, dapat disimpulkan bahwa adanya penawaran disebabkan oleh permintaan yang
tinggi dari konsumen yang lebih sesuai dengan teori klasik.
Sistem
ekonomi Keynes ini muncul sejak adanya pergolakan ekonomi di tahun 1930-an.
Dimana John Mayard Keynes mengeluarkan kritik terhadap sistem ekonomi klasik
dan neo-klasik yang dianggap tidak bisa mengendalikan sistem perekonomian dunia
pada masa itu. Keynes memperkenalkan teori dan kitikannya ini melalui buku yang
ia tulis berjudul ‘The General Theory of Employment, Interest. and Money’.
Keynes banyak mengkritisi teori ekonomi klasik tentang ‘supply creates its own
demand’ atau produksi/penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Berbeda
dengan teori neo-klasik yang tidak terlalu banyak dikritisi, namun justru
disempurnakan oleh Keynes. Kritik dan penyempurnaan teori-teori ini dilakukan
agar teori tersebut dapat berkembang sesuai kondisi zaman yang terus
berkembang.
Jean
Baptiste Say, tokoh teori klasik beranggapan bahwa keadaan ekonomi akan
cenderung bersifat seimbang atau ekuilibrium dengan adanya kesempatan kerja
penuh yang dianggap tidak akan menciptakan kelebihan produksi dan juga tidak
terjadi kekurangan konsumsi. Hal ini berpegang pada teori klasik bahwa produksi
cenderung dapat menciptakan permintaannya sendiri akan hasil produksi. Anggapan
klasik inilah yang menurut Keynes sudah tidak sesuai dengan keadaan pada masa
itu, dimana terjadi stagnasi perekonomian dan pengangguran yang cukup besar.
Atas dasar inilah, Keynes menkritisi teori klasik dan neo-klasik.
Keynes
beranggapan bahwa pada kenyataannya permintaan lebih kecil daripada penawaran
dengan alasan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat sebagian akan ditabung
dan tidak semua pendapatan dikonsumsi. Dengan demikian, logika yang muncul
adalah permintaan akan lebih kecil dari penawaran atau barang produksi.
Fenomena perusahaan bersaing memproduksi dengan jumlah yang banyak tanpa
diiringi pendapatan masyarakat yang meningkat ini yang terjadi pada tahun 1930.
Maka tak dapat dipungkiri bahwa kegitan produksi itu mengakibatkan banyak
produk yang tidak terjual dan kerugian besar bagi perusahaan yang berdampak
pada pengangguran pekerja secara besar-besaran. Karena, teori klasik
menggunakan cara penurunan upah dalam mengatasi masalah pengangguran. Sedangkan
teori Keynes mengatasinya dengan memperbanyak investasi.
Permintaan
agregat yang dimaksud Keynes dalam teorinya adalah seluruh jumlah uang yang
dibelanjakan oleh masyarakat dalam jangka waktu satu tahun untuk membeli barang
dan jasa. Dalam perekonomian tertutup permintaan agregat, terdapat 3 unsur
pokok, yaitu : pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga (C) ; pengeluaran
investasi oleh perusahaan (I) ; dan
pengeluaran pemerintah (G). Maka dapat disimpulkan dengan rumus :
|
Z
= C + I + G
|
Maka, dapat disimpulkan bahwa teori
Keynes menyatakan bahwa :
- Menyarankan
adanya campur tangan pemerintah.
- Mekanisme
pasar tidak menjamin terciptanya full employmen dalam perekonomian.
- Pentingnya
stabilitas harga.
- Menitikberatkan
pada investasi bukan pengurangan upah.
- Permintaan
akan selalu lebih kecil dari penawaran produk.
- Jumlah
tabungan tidak sama dengan jumlah investasi.
Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan
perekonomian yang cukup baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak pihak
menyakini bahwa Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara perekonomian maju
seperti Amerika, China, Korea, Eropa, dan Jepang dalam beberapa tahun
mendatang. Dalam level regional ASEAN, Indonesia menjadi sorotan banyak negara
dengan menjadi negara yang cukup mampu bertahan dalam krisis dibanding negara
ASEAN lainnya. Pada tahun 2013, Indonesia mendapat kenaikan tingkat
perekonomian sekitar 6,3% tak jauh beda dengan perekonomian China yaitu 7,7%.
Hal inilah yang membuat Indonesia optimis dalam usaha peningkatan sektor-sektor
perekonomian guna mewujudkan cita-cita dapat bersaing dengan perekonomian
negara maju.
Posisis
perekonomian Indonesia di level dunia atau internasional pun tidak jauh
berbeda. Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki peningkatan
perekonomian yang baik dan cukup signifikan. Jika menilik posisi perekonomian
Indonesia pada tahun 2012 dan 2014, Indonesia dapat menjadi negara yang
dicari-cari para investor untuk menanamkan modalnya. Menurut data World Bank,
pada tahun 2012, Indonesia berada pada ranking 16 perekonomian internasional.
Sedangkan dua tahun setelahnya, 2014, Indonesia naik drastis menjadi ranking 10
perekonomian internasional dengan peningkatan GDP sebanyak 2,3%.
Menurut berbagai pihak, kondisi perekonomian Indonesia
yang meningkat lebih baik dapat lebih ditingkatkan dengan cara efisiensi
energi, pengembangan sumberdaya manusia, dan pengembangan industri dalam sektor
pertanian. Dengan melakukan pengembangan sumberdaya manusia, Indonesia dapat
menjalankan berbagai proses industri tanpa melibatkan tenaga kerja asing,
dimana hal ini dapat menekan pengeluaran perusahaan dan meningkatan efisiensi.
Selain itu, Indonesia sudah diketahui sejak lama, sebagai negara yang memiliki
potensi agraris yang sangat baik. Disinilah seharusnya Indonesia mengembangkan
industrinya supaya dapat menjadi eksportir produk pertanian yang menguntungkan.
Namun,
disisi lain, teori Keynes secara tidak langsung ikut menyumbang bahwa
perekonomian Indonesia masih secara langsung maupun tidak dipegang/ada ikut
campur tangan pemerintahan dalam penentuan harga, produksi dan sasaran. Juga,
dapat dilihat bahwa investasi yang diterima Indonesia dari pihak asing
terbilang cukup tinggi. Dengan kata lain, Indonesia lebih mementingkan
peningkatan investasi dibanding harus memotong upah pegawai.
System ekonomi moneter itu merupakan
system ekonomi yang berdasarkan teori moneter. Tugas utamadari system ekonomi
moneter adalah menyediakan uang untuk kebutuhan masyarakat di suatu Negara yang
dapat diterima secara umum dan suplainya fleksibel untuk memenuhi keperluan
aktivitas ekonomi yang bersangkutan.
Teori moneteris itu digagas oleh Militon
Friedman. Teorinya itu lebih dikenal sebagai teori kuantitas modern. System
ekonomi moneteris dipengaruhi oleh komposisi neraca pembayaran dan komposisi
portofolio asset. System ekonomi moneteris
menyatakan bahwa total kemakmuran bukanlah factor pembatas terhadap
fungsi permintaan uang. Hal ini disebabkan karena jumlah asset yang produktif
merupakan variable yang dapat ditentukan oleh perusahaannya sendiri dalam
mencapai keuntungan semaksimalmungkin. Jadi, skala factor produksi atau usaha
yang dianggap indeks jumlah nilai yang dimiliki perusahaan merupakan variable
yang mempengaruhi fungsi permintaan uang.
System ekonomi moneteris itu menyatakan
bahwa elastisitas terhadap permintaan uang kepada pendapatan riil itu sama
dengan satu. System ekonomi moneteris juga mengatakan bahwa tingkat Bunga
nominal yang berlaku di pasar itu sama dengan tingkat bunga yang diharapkan
ditambah dengan tingkat perubahan harga yang diharapkan. Harapan tersebut
dipegang kuat oleh para speculator.
System ekonomi monetarisitu membedakan
antara tingkat bunga riil yang diantisipasi dengantingkat pertumbuhan ekonomi
yang ditentukan secara eksogen. Selanjutnya, system ekonomi monetaris lebih
menekankan pada variasi tingkat ekspansi moneteryang dilakukan oleh otoritas
moneter sebagai variable yang menentukan perubahan tingkat pengangguran.
Pada poporsi pertamanya, system ekonomi
monetarisme menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan stok yang dibandingkan periode
sebelumnya merupakan satu-satunya factor sistematis yang menentukan inflasi.
System ekonomi moneter juga menyatakan pilihan antara usaha pepenrunan inflasi
dengan peningkatan tingkat pengangguran secara kontemporer.
System ekonomi moneter juga menyatakan
bahwa peningkatan ekspansi moneter secara temporer akan mengurangi pengangguran
dan secara permanen akan meningkatkan inflasi. Pada waktu pertama kalinya,
perubahan tingkat ekspansi moneter akanmenyebabkan perubahan pada variable riil
dan mempengaruhi tingkat inflasi. Proses mempengaruhi tersebut berbeda secara
mendasar dengan golongan kuantitas yang menyatakan bahwa kebijaksanaan moneter
yang diantisipasi mempengaruhi variable nominal saja bukan variabel riil.
Moneterisme juga menyatakan bahwa
tingkat inflasi itu dipengaruhi oleh ekspansi moneter yang dilakukan
sebelumnya. Sedangkan, diselerasi ekspansi moneter akan meningkatkan tingktat
pengangguran. System ekonomi moneter juga menyatakan bahwa ekspansi moneter
pada tingkat tinggi selama beberapa tahun bersamaan dengan penurunan ekspansi
moneter akan mempengaruhi secara langsung terhadap tingkat pengangguran.
Meskipun demikian, tingkat inflasi akan tetap tinggi karena pengaruh inersia
dari ekpansi moneter periode sebelumnya. Dalam system ekonomi moneter terdapat
pengorbanan social sebagai umpan balik dari upaya menanggulangi inflasi yang
berupa peningkatan pengangguran dan penurunan output.
BAB IV
PENUTUP
Kondisi
ekonomi di Indonesia mengalami beberapa perubahan dan perkembangan sehingga
membentuk sebuah dinamika. Perubahan kepemimpinan merupakan faktor utama
dari perubahan struktur ekonomi. Pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh
Soekarno, pembangunan ekonomi Indonesia berorientasi ke dalam. Hal tersebut
dapat dibuktikan dengan sikap pemerintah pada Orde Lama yang anti terhadap
bantuan dari luar negeri. Kebijakan-kebijakan yang diberikan justru membawa
Indonesia dalam keterpurukan ekonomi.
Sistem
ekonomi Indonesia pada era orde baru sebelum adanya campur tangan dari IMF kita
semua mengetahui rentetan krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia sejak
pertengahan tahun 1997 dimana awalnya dirasakan sebagai efek dari krisis
moneter yang terjadi di wilayah kawasan Asia tenggara, yang bermula dari
Thailand ketika pemerintahnya pada tanggal 2 juli 1997 menurunkan nilai mata
uang Baht. Selang 2 minggu setelah pemerintah Thailand menurunkan nilai mata
uangnya, nilai tukar rupiah mulai melemah dan terus mengalami anjlok hingga
kurs rupiah pernah menyentuh nilai tukar sebesar Rp. 15.000,00 per dolar AS
pada awal tahun 1998, krisis nilai tukar rupiah juga diikuti dengan adanya
krisis ekonomi secara keseluruhan yang pada awalnya krisis tersebut hanya
dirasakan pada sektor perbankan namun juga rakyat Indonesia juga terkena imbas
dari krisis ekonomi tersebut.
Pada
masa reformasi system ekonomi yang dipakai adalah system ekonomi pancasila.
Sistem ekonomi pancasila dapat di definisikan sebagai sistem ekonomi yang
berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dan dipadukan dengan sistem ekonomi
campuran. Pelaksanaannya dilakukan secara demokratis, yaitu seluruh lapisan
masyarakat Indonesia harus diberdayakan agar terciptanya keadilan dan
kemakmuran.[18]
Pada
teori klasik, permintaan uang itu tidak dipengaruhi oleh variabel tingkat bunga
sehingga kebijaksanaan moneter itu lebih efektif itu daripada kebijaksanaan
fiscal. Perubahan uang yang beredar itu tidak mempengaruhi sector pendapatan
riil baik pada tingkat output ataupun pada
kesempatan kerja sehingga menunjukkan adanya dikotomi antara sector riil
dengan sector moneter.
Teori
Keynes mengatakan penting adannya peran pemerintah dalam perekonomian.
Kebijakan pasar tidak begitu saja diserahkan ke pasar, namun dalam hal tertentu
pemerintah dapat ambil alih dalam pengambilan kebijakan khususnya pengeluaran
dan permintaan yang dianggap dapat mempercepat proses kestabilan dan kembali
menjalankan sistem perekonomian yang sudah tidak sesuai jalan kebijakan.
Permintaan
akan uang merupakan masalah yang paling mendasar yang akan dihadapi oleh system
ekonomi moneter. Masing-masing Negara memiliki standar-standar moneter yang
merupakan aturan-aturan khusus yang mendeterminasi jumlah dan kualitas uang
yang beredar dan menentukan sarat-syarat penukaran mata uang.
Adapun saran yang ingin diberikan kepada pembaca adalah pemerintah
Indonesia sekararang sebaiknya dapat mengambil sejarah dari masa orde lama,
masa orde baru, dan reformasi dalamhal perekonomiannya. Begitu juga,
perekonomian Indonesia itu sebaiknya mengambil hal-hal baik yang ada di system
ekonomi klasik, system ekonomi Keynes, dan system ekonomi moneteris.
Boediono. (1996). Seri Sinopsis Pengantarv Ilmu
Ekonomi No. 5 Ekonomi Moneter Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
Dumairy. (1996). Perekonomian
Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Dumairy. (1997). Perekonomian
Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Laily, N., &
Pristiyadi, B. (2013). Teori Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mubyarto. (1989). Pelaku
dan Politik Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Rahardjo, M. D.
(1987). Perekonomian Indonesia : Pertumbuhan dan Krisis. Jakarta:
LP3ES.
Saidi, Z. (1998). Soeharto
Menjaring Matahari Tarik-Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca 1980.
Bandung: Mizan.
Sinungan, M. (1987). Kebijaksanaan
Moneter Orde Baru. Jakarta: Bina Aksara Jakarta.
Subandi. (2014). Sistem
Ekonomi Indonesia (8th ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
Tambunan, T. T.
(2001). Transformasi Ekonomi di Indonesia : Teori dan Penemuan Empiris .
Jakarta: Salemba Empat.
Widjaja, A. (1988). Budaya
Poltik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: PT. Kincir Buana.
[1]
Laily, N., & Pristiyadi, B, (2013), Teori
Ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 3
[2] Ibid, hal. 7
[3] Ibid hal. 9
[4] Mubyarto, 1989, lPelaku dan Politik Ekonomi Indonesia, Yogyakarta,
Liberty
[5] Ibid, hal 136
[6] Ibid, hal 139
[7] Drs. Dumairy, M..A., 1996, Perekonomian Indonesia, Jakarta,
Penerbit Erlangga (Dumairy, Perekonomian Indonesia, 1996)
[8] Dr, Subandi, M.M., 2014, Sistem Ekonomi Indonesia, Bandung,
Penerbit Alfabeta Bandung, Cetakan ke-8, halaman (Widjaja, 1988) 35
[9] Ibid, halaman 36
[10] Albert Widjaja, 1988, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi,
Jakarta, Penerbit P.T Kincir Buana, halaman 100-101
[11]Zaim Saidi, SOEHARTO MENJARING MATAHARI: TARIK - ULUR REFORMASI EKONOMI ORDE BARU
PASCA-1980, Mizan, Bandung, 1998, Hal. 17 – 18
[13]Ibid.,
Hal. 22 – 24
[14]Dr. Tulus T.H. Tambunan, TRANSFORMASI EKONOMI DI INDONESIA : TEORI
& PENEMUAN EMPIRIS, Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hal. 10 – 11.
[17] Dr, Subandi, M.M., 2014, Sistem Ekonomi Indonesia, Bandung,
Penerbit Alfabeta Bandung, Cetakan ke-8
[18] Dr. Subandi, M.M, Sistem
Ekonomi Indonesia, (Bandung : Alfabeta, 2014) halaman 18
0 komentar:
Posting Komentar