Bagaimana birokrasi menentukan keputusan kebjakan luar negeri terkait pembatasan pengungsi di kroasia? Di Republik Kroasia, otoritas negara diselenggarakan pada prinsip pembagian kekuasaan ke legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintah Republik Kroasia latihan eksekutif daya sesuai dengan konstitusi dan hukum. Dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif, Pemerintah menetapkan, mengarahkan dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dan program dan untuk itu mengusulkan dan mengadopsi strategi, pedoman masalah, mengadopsi tindakan dan melakukan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mengatur hubungan di bidang kompetensinya. Pemerintah mengusulkan untuk hukum Kroasia Parlemen dan tindakan-tindakan lain, anggaran negara dan rekening tahunan, dijalankan hukum dan keputusan lain oleh Parlemen Kroasia, mengadopsi peraturan untuk pelaksanaan undang-undang, melakukan kebijakan luar negeri dan internal, mengarahkan dan mengawasi pekerjaan administrasi negara, mengurus pembangunan ekonomi negara, mengarahkan kegiatan dan pengembangan layanan publik dan melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh konstitusi dan hukum. Pemerintah Kroasia membuat keputusan dengan mayoritas sederhana dari penilaian dari semua anggota Pemerintah, dan jika semua hasilnya berimbang, maka perdana menteri berhak untuk mengambil keputusan. Dalam Pemerintah Kroasia, hanya anggota dari Pemerintah yang memiliki hak untuk memilih, dan Pemerintah tidak bisa membuat keputusan jika mayoritas anggota Pemerintah tidak hadir. Perdana Menteri atau Kabinet inti dapat memutuskan untuk mengadakan sesi Pemerintah tanpa kehadiran mayoritas anggota, dimana anggota hadir dari Pemerintah dapat memilih melalui telepon atau fax, atau melalui email (keputusan diberikan dengan cara ini harus dikonfirmasi pada sesi Pemerintah berikutnya ketika suara diambil untuk menerima menit). Pemerintah dapat membuat keputusan dengan suara mayoritas dua pertiga ketika lembaga yang berwenang mengusulkan: amandemen konstitusi, asosiasi atau pemisahan dengan negara-negara lain, perubahan perbatasan Republik Kroasia, pembubaran Parlemen Kroasia atau menelepon referendum negara. Sebagai pengecualian, ketika Pemerintah tidak mampu memenuhi (pada waktu perang atau di bawah ancaman langsung terhadap kemerdekaan, integritas dan kelangsungan hidup Republik Kroasia, dan bencana alam besar), Kabinet inti Pemerintah memutuskan masalah di bawah kewenangan Pemerintah. Keputusan dari Kabinet inti Pemerintah harus dikonfirmasi pada sesi berikutnya dari Pemerintah. Kebijakan luar negeri terkait dengan pembatasan pengungsi di Kroasia adalah permisalannya. Para elit politik yang berada di dalam pemerintah merasa khawatir akan kehadiran dari pengungsi yang terus bertambah. Hal tersebut dikarenakan, pemerintah Kroasia yang terpilih yakni koalisi kukuriku memiliki suatu visi dan misi yang berkaitan dengan Negara Kroasia. Koalisi kukuriku ingin menciptakan perubahan bagi masyarakat Kroasia Koalisi kukuriku adalah nama yang diberikan kepada aliansi partai politik dengan pandangan dunia terkait erat dan program-program serupa: Partai Sosial Demokrat (SDP), Partai Rakyat Kroasia (HNS), Majelis Demokrat Istrian (IDS) dan 'Partai Pensiunan Kroasia (HSU). Koalisi memenangkan pemilihan parlemen yang diadakan pada 4 Desember 2011, mendapatkan 80 kursi. Pemerintah Kukuriku dilantik sebelum Parlemen Kroasia pada tanggal 23 Desember 2011, mengadopsi Program Pemerintah 2011-2015 (di Kroasia). Dalam koalisi kukuriku terkait dengan pembatasan pengungsi di Kroasia, partai-partai yang ada di dalamnya tidak ada tarik menarik yang cukup rumit. Hal tersebut dikarenakan keempat partai memiliki aliran yang sama yakni liberal. Rješenja koja predlažemo čine našu zajedničku poli tičku opciju prirodnim partnerom brojnih društvenih skupina – radnika, društveno odgovornih poduzetnika, mladih, umirovljenika, poljoprivrednika. Tako jačamo potencijal potreban za koaliciju s hrvatskim građanima, jednako kao i za našu zajedničku izbornu koaliciju. Dalam piagam plan 21 milik koalisi kukuriku disebutkan bahwa koalisi kukuriku akan menciptakan masyarakat Kroasia yang bertanggung jawab. Koalisi kukuriku juga menginginkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Kroasia juga harus melakukan ketertiban dunia dengan membiarkan pengungsi di Kroasia tetapi lambat laun pengungsi yang ada terus bertambah. Kroasia telah mencoba untuk mengatasi pengangguran. Hal ini dapat dibuktikan dengan data sebagai berikut http://id.tradingeconomics.com/croatia/unemployment-rate Dalam kondisi rakyat kroasia, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kroasia cukup fluktuaktif. Data menunjukkan bahwa pada bulan akhir Juli, Pengangguran cenderung meningkat. Maka dari itu pemerintah Kroasia khawatir akan keadaan domestiknya. Terlebih lagi dengan adanya pengungsi yang terus bertambah. oleh karena itu, pemerintah Kroasia membatasi pengungsi yang masuk ke dalam negaranya. Kemudian, usul terkait dengan kebijakan luar negeri pembatasan pengungsi di Kroasia dimasukkan ke dalam Badan Administrasi utama. Setelah itu, Grup professional di kalangan pemerintahan bekerja untuk mempertimbangkan usul kebijakan terkait dengan kebijakan luar negeri mengenai pembatasan pengungsi. Ternyata, hasilnya diterima. Kemudian, usul kebijakan tersebut diharmonisasikan ke dalam Badan Koordinasi Pemerintah. Setelah itu, usul tersebut masuk ke dalam cabinet untuk dipertimbangkan masuk ke dalam agenda diskusi pemerintah dan parlemen. Kemudian, karena usul tersebut sangat cocok dengan piagam yang ada dalam kukuriku, usul terkait kebijakan luar negeri mengenai pembatasan pengungsi yang ada di Kroasia diterima dan diimplementasikan. Secara umum, penentuan keputusan suatu kebijakan di Kroasia adalah sebagai berikut https:// vlada.gov.hr/how-the-government-works/14967